INFLASI

1. Pengertian Inflasi dan Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum (price level) cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, dimana sebagian besar dari harga-harga tersebut meningkat sehingga berakibat terjadinya inflasi.

Untuk menentukan laju infasi dapat dirumuskan sebagai berikut 

Contoh:

Indeks harga pada bulan Juli 2015 sebesar 110 dan indeks harga pada bulan Agustus 2015 sebesar 112, maka laju inflasi pada bulan Agustus 2015 dapat dihitung sebagai berikut:

2. Jenis Inflasi

Penggolongan inflasi dapat ditinjau dari beberapa segi, di antaranyasebagaiberikut. 

a. Dilihat dari laju kecepatannya, inflasi dibagimenjadi 3:

1) inflasi lunak (wild inflation), inflasiyang kecepatannya kurang dari 5% per tahun.

2) inflasi cepat (galloping inflation, inflasi yang kecepatannya 5% atau lebih per tahun

3) inflasi meroket (sky rocketing inflation) atau hiperinflasi, yaitu inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun.

b. Dilihat dari parah tidaknya,inflasi dibagi menjadi:

1) inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10% per tahun (belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan masih dapat dengan mudah untuk dikendalikan).

2) inflasi sedang, yaitu inflasi antara 10%–30% per tahun (belum membahayakan, tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap).

3) inflasi berat, yaitu inflasi antara 30%–100% per tahun (sudah mengacaukan perekonomian karena orang cenderung enggan menabung dan lebih senang menyimpan barang).

4) inflasi sangat berat atau hiperinflasi, yaitu inflasi diatas 100% per tahun (mengacaukan kegiatan perekonomian suatu Negara dan sulit untuk dikendalikan/diatasi).

c. Dilihat dari sumbernya, inflasi dibagi menjadi:

1) inflasi dari dalam negeri (domestic inflation), artinya inflasi karena penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit,

2) inflasi dari luar negeri (imported inflation), artinya inflasi terjadi karena suatu negara mengimpor barang/jasa dari negara lain yang sedang mengalami inflasi.

3. Sebab-SebabTimbulnyaInflasi

Inflasi yang terjadi dalam suatu negara akan sangat merugikan masyarakat atau konsumen, karena keadaan harga barang dan jasa selalu mengalami kenaikan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi, akan tetapi secara garis besar timbulnya ainflasi disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:

a. Kenaikan permintaan melebihi penawaran (Demand pull inflation) dimana inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa.

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa: permintaan suatu barang mengalami kenaikan dari OQ ke OQ1, sehingga harga barang juga naik dari OP ke OP1 dan kurva permintaan bergeser dari DD ke D1D1.

b. Kenaikan biaya produksi (Cost push inflation) dimana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi, sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan.

Hal ini dapat digambarkan pada kurva di bawah ini!

Dari gambar di atas diketahui, bahwa semula harga barang setinggi OP dan jumlah barang di pasaran sebesar OQ, kemudian karena adanya kenaikan biaya produksi, maka harga barang naik menjadi OP1 dan jumlah barang yang diminta turun menjadi OQ1, sehingga kurva penawaran bergeser dari SS ke S1S1.

c. Meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat (Money in circulation), artinya terdapat penambahan jumlah uang yang beredar, sehingga para produsen menaikkan harga barang.

d. Berkurangnya jumlah barang di pasaran artinya jumlah barang yang ada dipasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan, sehingga jumlahnya sedikit sedang permintaan akan barang tersebut banyak sehingga harga barang naik.

e. Inflasi dari luar negeri (Imported Inflation) artinya inflasi karena mengimpor barang dari luar negeri, sedangkan di luar negeri terjadi inflasi (kenaikan harga barang di luar negeriI, sehingga barang-barang impor mengalami kenaikan harga.

f. Inflasi dari dalam negeri (Domestic Inflation), artinya Meningkatnya pengeluaran pemerintah atau terjadi deficit anggaran

4. Dampak Inflasi

Secara garis besar dampak inflasi terhadap perekonomian antara lain sebagai berikut:

a. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara, karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung.

b. Masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan.

c. Jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran, karena pemerintah berusaha untuk menekan harga.

d. Masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang dari pada menyimpan uang.

e. Nilai mata uang turun, karena adanya kenaikan harga barang.

Inflasi juga memengaruhi masyarakat, baik yang berpenghasilan tetap atau tidak tetap. Adapun dampak inflasi terhadap penghasilan masyarakat adalah sebagai berikut.

a. Dalam masa inflasi, nilai harta tetap mengalami kenaikan harga melebihi kenaikan inflasi. Pendapatan riil penduduk berpenghasilan tidak tetap mengalami penurunan atau merosot. Dengan demikian inflasi akan memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan di antara anggotamasyarakat.

b. Inflasi merugikan masyarakat yang berpendapatan tetap, karena upah/gaji yang diperoleh tidak dapat mengikuti/menyesuaikan kenaikan harga, sehingga semakin berat dirasakan oleh masyarakat.

c. Inflasi menyebabkan orang-orang enggan untuk menabung dan mendorong untuk mencari pinjaman dalam rangkamenyesuaikan pendapatan. Hal ini akan menghambat perkembangan dunia usaha.

Sedangkan Pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan inflasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

5. Cara-cara Mengatasi Inflasi

Pemerintah dalam mengendalikan inflasi (kenaikan harga), menempuh beberapa cara baik melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal maupun kebijakan non moneter dan non fiskal, yang semuanya bertujuan untuk dapat menstabilkan keadaan perekonomian di Indonesia secara umum. a. Kebijakan Moneter

Untuk mengurangi laju inflasi pada suatu negara, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter yiatu kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Kebijakan moneter dalam rangka untuk mengatasi inflasi adalah dengan mengurangi atau mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut.

1) Politik Diskonto (discount policy)

Bank sentral dapat menjalankan pengaruhnya atas jumlah uang yang beredar dengan jalan menaikkan atau menurunkan suku bunga (diskonto). Dengan menaikkan suku bunga, maka dapat mengurangi jumlah uang beredar. Sebaliknya jika suku bunga turun dapat menambah jumlah uang yang beredar.

2) Politik PasarTerbuka (open market policy)

Dengan politik pasar terbuka bank sentral secara aktif akan membeli atau menjual surat berharga dengan tingkat suku bunga tertentu. Jika bank sentral membeli surat berharga, maka akan memberi pengaruh untuk menambah jumlah peredaran uang. Sebaliknya jika bank sentral menjualnya, maka uang banyak yang ditarik dari peredaran.

3) Politik Cadangan Kas (cash ratio policy)

Bank sentral dapat menentukan jumlah cadangan kas minimum yang harus ada dibank-bank umum, dengan tujuan agar kredit yang diberikan kepada masyarakat dapat dikendalikan, sehingga dapat memengaruhi jumlah uang beredar.

4) Kebijakan kredit selektif

Kebijakan ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan syarat 5C (Character, Capacity, Collateral, Capital dan Condition).

5) Kebijakan dorongan moral (moral suasion).

Bank sentral dapat memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. lsinya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan.

b. KebijakanFiskal

Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal yang ditempuh untuk mengatasi inflasi di antaranya sebagai berikut.

Terdapat tiga instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, yaitu:

1) Sistem perpajakan.

Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, dimana pemerintah berrmaksud memberi

kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. 

2) Politik Anggaran

Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Tidak ada petunjuk dalam kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang ditempuh oleh pemerintah. Namun bila pemerintah memilih anggaran berimbang, terdapat dua hal yang paling pokok yang ingin dicapai yaitu peningkatan disiplin dan kepastian anggaran.

Sedangkan aggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar sisi pengeluaran dari pada sisi penerimaan, dan anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit dimana sisi penerimaan lebih besar dari pada sisi pengeluaran. Anggraan surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar.

3) Pinjaman Pemerintah

Dalam kondisi tertentu terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual Surat Utang Negara (SUN). Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menekan laju inflasi di masyarakat.

 c. Kebijakan nonmoneter dan nonfiskal

Kebijakan nonmoneter dan nonfiskal artinya kebijakan untuk mengatasi inflasi dengan tidak memengaruhi jumlah uang yang beredar maupun pendapatan dan pengeluaran negara. Bentuk kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran.

2) Kebijakan upah dengan menaikkan upah riil yang sudah memperhitungkan inflasi. 3) Pengendalian dan pengawasan harga, misalnya pemerintah menetapkan

kebijakan harga maksimum.